KLIKJATIM.Com | Surabaya – Kinerja pembangunan Jawa Timur pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang semakin berkualitas. Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, Jawa Timur tidak hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, tetapi juga berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Semester I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,84 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,45 persen. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 9,06 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,42 persen—jauh di bawah angka nasional sebesar 4,65 persen.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa capaian ini membuktikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak sekadar tinggi secara statistik, melainkan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian dan dinamika global, Jawa Timur mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga menurun. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen di Jawa Timur,” ujar Khofifah pada Kamis (6/8/2026).
Data BPS mencatat ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,84 persen (c-to-c). Struktur ekonomi daerah ini masih didominasi oleh tiga sektor utama. Yakni industri pengolahan dengan kontribusi 31,27 persen, perdagangan dengan kontribusi 18,49 persen, dan pertanian berkontribusi 10,87 persen.
Dengan fondasi tersebut, Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa (25,40 persen) serta penyumbang terbesar kedua bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (14,34 persen).
Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melonjak hingga 10,76 persen. Lonjakan ini didorong oleh peningkatkan okupansi hotel selama musim liburan, geliat pariwisata, serta meluasnya jaringan jasa boga melalui perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 19,80 persen.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur berada di angka 9,06 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan September 2025 (9,30 persen). Penurunan ini lebih tinggi dari capaian nasional yang mencatatkan penurunan 0,18 poin persentase.
Secara absolut, jumlah warga miskin berkurang sebanyak 92.060 jiwa (dari 3,80 juta menjadi 3,71 juta jiwa), menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kontribusi penurunan jumlah penduduk miskin terbesar kedua secara nasional.
Tidak hanya secara kuantitas, kualitas perbaikan juga terlihat dari menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,286 menjadi 1,214 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,262 menjadi 0,239. Penurunan ini merata di wilayah perkotaan (turun menjadi 6,66 persen) maupun perdesaan (turun menjadi 12,38 persen).
“Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, tetapi kondisi kemiskinannya juga tidak semakin dalam dan tidak semakin parah. Ini menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan semakin efektif, inklusif, dan tepat sasaran,” jelas Khofifah.
Di sektor ketenagakerjaan, TPT Jawa Timur melandai ke angka 3,42 persen pada Mei 2026 dari sebelumnya 3,55 persen pada Februari 2026. Jumlah pengangguran berkurang sekitar 26.730 orang, sementara penduduk bekerja bertambah 205,53 ribu orang (menjadi 24,46 juta orang). Angka penyerapan kerja ini melampaui pertambahan angkatan kerja baru yang sebanyak 179,21 ribu orang.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,77 juta pekerja (31,77 persen), disusul sektor perdagangan (18,63 persen) dan industri pengolahan (14,64 persen). Proporsi pekerja formal juga naik menjadi 36,18 persen.
Kendati menorehkan kinerja positif, Khofifah mengingatkan Pemprov Jatim untuk tetap fokus menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan, khususnya menekan angka pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Pemprov Jatim berencana memperkuat tautan (match) antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri melalui program sertifikasi, magang, serta kemitraan strategis. Selain itu, penanganan kemiskinan ke depan akan diperkuat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan lebih presisi.
“Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tantangan ke depan masih sangat dinamis. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi menjaga Jawa Timur tetap kondusif. Dengan kebijakan berbasis data dan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus menjaga kesejahteraan masyarakat,” tutup Khofifah.
Editor : Fatih
